Pemerataan Pendidikan

Oleh Feri N. Dariyanto

Problema Menuju PT Kelas Internasional (Sumber: Jawa Pos, 28 Maret 2011)

Akreditasi internasional telah menjadi program utama kemendiknas sebagai bentuk dan responsibilitas PT kepada stake holders, baik pemerintah maupun masyarakat dan terutama kepada orang tua mahasiswa. Akreditasi internasional juga akan membatu PT di indonesia menjalin kerja sama dengan PT di luar negeri, yang bermuara pada percepatan peningkatan mutu PT di dalam negeri serta masuknya bantuan dana dari negara lain.

Problem pendanaan menjadi masalah utama untuk membuat PT bertaraf internasional. Sementara, biaya per mahasiswa rata-rata PT di indonesia masih jauh dibawa PT di negara maju. Pemerintah melalui DPR telah berhasil menaikkan alokasi dana untuk bidang pendidikan, dari segi persentase boleh di bilang cukup. Namun, karena nilai APBN itu sendiri masih relatif kecil bila dibandingkan dengan anggaran belanja negara maju, program internasionalisasi PT pemerintah (PTP) terasa amat berat.

Solusi ke depannya, pemerataan tidak hanya berdimensi wilayah, namun yang tidak kalah penting adalah pemerataan dari aspek kemampuan ekonomi orang tua. Saat ini sekitar lima juta anak lulusan SLTA per tahun atau sekitar 50 persen tidak dapat melanjutkan kuliah dan 70 persen di antaranya karena faktor biaya. Pemerintah telah mewujudkan kepeduliannya, yakni dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No 66/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bahwa paling sedikit 20 persen dari total mahasiswa baru harus berasal dari keluarga miskin. PTP juga telah memberikan beasiswa cukup besar, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.dalam dua tahun ini pemerintah telah meluncurkan beasiswa Bidik Misi untuk sekitar 400 mahasiswa per PT, termasuk biaya hidup sampai lulus.

Sebagian PTP juga telah menerapkan pungutan SPP secara proporsional. Melalui cara ini tidak hanya asas keadilan dan kepedulian sosial dapat diwujudkan, namun juga aspek keberlanjutannya. Manakala semua itu telah berjalan, kekhawatiran pendidikan mahal mestinya tidak perlu terjadi lagi. Keberhasilan program 5K (Ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan/keadilan, kualitas dan kepastian) yang sedang dijalankan Kemendiknas juga cepat terwujud, yang lebih penting lagi alokasi dana dari pemerintah dapat digunakan sebagai pendamping atau hadiah bagi PTP yang telah berhasil menggalang dana dari masyarakat.

1. Analisis

Pemerataan tidak hanya berdimensi wilayah, namun yang tidak kalah penting adalah pemerataan dari aspek kemampuan ekonomi orang tua. Saat ini sekitar lima juta anak lulusan SLTA per tahun atau sekitar 50 persen tidak dapat melanjutkan kuliah dan 70 persen di antaranya karena faktor biaya.

Isi dari kalimat pada artikel tersebut mengandung makna bahwa pemerataan hanya terfokus pada kalangan peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, padahal “masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia” (Tirtarahardja, 2005:227). Kaitannya, pada PPRI nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab III, Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa “penyelenggaraan pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat. Dan dengan adanya wajib belajar sembilan tahun, mengingat masih banyaknya anak usia dini yang putus sekolah, oleh karena itu masalah pemerataan tidak hanya memandang pada lembaga pendidikan tinggi, akan tetapi harus juga memperhatikan bibit-bibit SDM yang banyak di terlantarkan.

Tirtarahardja (2005:229) menyatakan bahwa pentingnya masalah pemerataan  pendidikan ialah sebagai berikut.

Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada pendidikan dasar, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis dan berhitung sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan.

Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, perlu kiranya pemerataan di negeri ini lebih di tingkatkan dengan memperhatikan seluruh aspek permasalahan pemerataan pendidikan di indonesia terutama pemerataan terhadap anak usia dini yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah.

Mutu Pendidikan

Oleh Feri N. Dariyanto

SBI Jangan Kehilangan Kearifan Lokal (Sumber: Koran Pendidikan, 9-15 Maret 2011)

SBI/RSBI sejatinya adalah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan sekedar menyediakan fasilitas yang bertaraf internasional. Fondasi utama membangun kualitas pendidikan terletak pada sistem dan sumberdaya yang berkualitas. Semua penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban yang sama, sehingga pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat terlaksana.

Langkah meningkatkan kualitas pendidikan adalah menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas. Ini dapat terwujud dengan merealisasikan sertifikasi guru yang merata, jujur dan lelektif. Hal lain yang dilupakan dalam rancang bangun SBI/RSBI adalah kearifan lokal, SBI/RSBI seharusnya tetap berlandaskan kepada kearifan local. Jepang, malaysia dan negara  lain yang telah menyelenggarakan SBI/RSBI pun tetap mengusung kearifan lokal.

Kearifan lokal dalam dunia pendidikan diantaranya menyiapkan siswa untuk lebih peka terhadap lingkungan dan budaya di sekitarnya. Sehingga siswa memiliki kepedulian sosial, mencintai budaya dan negerinya sendiri. Selain materi-materi pendidikan yang dapat memperkaya pengetahuan siswa mengenai lingkungan dan budaya sekitarnya, SBI/RSBI juga harus menjadi momok dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, karena suatu saat nanti SBI/RSBI menjadi sekolah tujuan bagi warga negara asing. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan bahasa Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang kebahasaan pasal 25 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, seta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa.

Dengan mendahulukan kearifan lokal melalui penghormatan terhadap budaya dan bahasa Indonesia, mudah-mudahan SBI/RSBI menjadi satu kekuatan dalam membangun bangsa ini. Majulah dunia pendidikan dengan kepribadian bangsa yang kuat.

1. Analisis

Langkah meningkatkan kualitas pendidikan adalah menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas. Ini dapat terwujud dengan merealisasikan sertifikasi guru yang merata, jujur dan selektif. Hal lain yang dilupakan dalam rancang bangun SBI/RSBI adalah kearifan lokal, SBI/RSBI seharusnya tetap berlandaskan kepada kearifan lokal. Kearifan lokal dalam dunia pendidikan diantaranya menyiapkan siswa untuk lebih peka terhadap lingkungan dan budaya di sekitarnya. Sehingga siswa memiliki kepedulian sosial, mencintai budaya dan negerinya sendiri.

Pada pembahasan ini Sekolah Bertaraf Internasional menjadi contoh umum yang berkaitan dengan masalah mutu pendidikan di indonesia. Dari pemaparan pada artikel, SBI di indonesia  masih di pandang belum sesuai dengan standarisasi mutu pendidikan dalam negeri, karena masih belum sesuai dengan kearifan lokal dengan negeri ini. Masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikannya belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Jika merujuk pada permasalahan diatas, ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah ketidak sesuaian hasil luaran dengan standarisasi mutu pendidikan dalam negeri, dalam artian hanya berpaku pada satu topik permasalahan.

Ketidak sesuaian tersebut, di pandang dari segi tidak adanya kearifan lokal dalam rancang bangun SBI/RSBI yang menyatakan bahwa dunia pendidikan harus menyiapkan siswa yang peka terhadap lingkungan dan budaya di sekitarnya, jika kita terpaku dengan satu pokok permasalahan tersebut, maka mutu produk yang di hasilkan masih dikata lemah. Padahal dalam masalah mutu pendidikan, cara pengukuran mutu produk/pengeluaran tidak hanya diukur dengan standar dalam negeri, yang hanya mengutamakan sertifikasi dan penanaman kearifan lokal sebagai gambaran tentang hasil pendidikan.

“Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu” (Tirtarahardja, 2005:232). Dalam artian permasalahan mutu pendidikan tidak hanya di nilai dari hasil pengeluaran produk yang dipandang sebagai gambaran hasil pendidikan yang sifatnya hanya mempunyai andil yang cukup, akan tetapi pokok permasalahan mutu pendidikan juga terletak pada masalah pemprosesan pendidikannya.

Efektifitas dan Efisiensi

Oleh Feri N. Dariyanto

Penggunaan Multimedia dan Alat Peraga Pada Pembelajaran Matematika (Sumber: Majalah Media, Maret 2010)

Dewasa ini, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai media pembelajaran seperti media cetak, meliputi buku paket dan buku referensi, enslikopledi, Koran, majalah dan sebagainya. Media dalam bentuk alat peraga seperti model bangun ruang, gambar atau bagan serta media elektonika (multimedia) seperti TV, OHP, Komputer, LCD Proyektor, Slide dan lain-lain.

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa guru sebagai pendidik tidak tahu dan tidak mau tahu dengan perkembangan teknologi serta penggunaan multimedia dalam pembelajaran, padahal siswa di luar sekolah selalu mengikuti perkembangan teknologi. Akibatnya bagi guru yang tetap bertahan dengan metode konvensional dalam mengajar akan sulit mendapat tempat di hati siswa karena di luar kelas penggunaan teknologi mengalir deras dalam berbagai bidang kehidupan.

Bagi sebagian orang atau masyarakat mungkin beranggapan bahwa pembelajaran multimedia dengan menggunakan perangkat komputer dan perlengkapanya termasuk barang mewah dan hanya sekolah tertentu saja yang dapat menerapkannya. Adanya alat peraga yang kontekstual dengan materi pelajaran akan semakin menguatkan pemahaman siswa terhadap materi yang di pelajari. Memang butuh pemikiran dan pekerjaan ekstra untuk mengusahakannya, namun jika bida diadakan akan sangat membantu guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar.

Penggunaan multimedia dan alat peraga dalam pembelajaran adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana belajar kreatif dan inovatif tanpa mengurangi tujuan belajar yang sesungguhnya yaitu adanya perubahan tingkah laku siswa yang dapat diukur dan diamati. Menciptakan suasana belajar yang menarik bagi siswa tentulah hal yang ingin di capai oleh guru dimanapun dan kapanpun juga. Dengan menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar (KBM) yang guru ciptakan tentulah motivasi belajar siswa akan meningkat demikian pula pemahaman akan konsep materi pelajaran yang tentu saja berdampak pada hasil belajar siswa yang meningkat pula.

Dunia semakin berkembang ke arah modernisasi, tentu sebagai ujung tombak pendidikan guru harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi dengan menggunakannya untuk mendukung pembelajaran.

1. Analisis

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa guru sebagai pendidik tidak tahu dan tidak mau tahu dengan perkembangan teknologi serta penggunaan multimedia dalam pembelajaran, padahal siswa di luar sekolah selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Pernyataan diatas pada artikel merupakan permasalahan yang memang bermuara pada rendahnya efisiensi dalam memfungsikan sarana dan prasarana pendidikan. “Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah” (Tirtarahardja, 2005:234).

Masalah ini termasuk pada bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisiensi bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Namun, hal ini dikarenakan dari tenaga pendidikannya yang tidak bisa mengoptimalkan dan mengfungsikan sarana yang telah di sediakan di sekolah.

Penggunaan multimedia dan alat peraga pada pembelajaran matematika seperti pada judul artikel memang dipandang sangat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi guru dalam menyampaikan materi tetapi juga siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan apakah dengan cara begitu bisa di kata efektif, sedangkan penggunaan alat multimedia hanya menekankan pada supaya siswa tidak jenuh dan hanya diharapkan supaya siswa merasa senang selama proses KBM berlangsung.

Dalam penggunaan alat multimedia tidak hanya diharapkan dapat digunakan secara efisien akan tetapi keefektifannya juga harus diperhatikan, tidak semua materi pelajaran dapat terangkum secara tuntas dalam software praktis tersebut, hal ini juga dibutuhkan detil tinggi dalam mempertimbangkannya supaya apa yang diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Karena untuk mengoptimalkan itu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan itu mendaya gunakan sumber daya yang ada supaya tepat, praktis dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan.

Relevansi Pendidikan

Oleh Feri N. Dariyanto

Jangan Takut Masuk SMK (Sumber: Surya, 16 Maret 2011)

Diakui memang gebrakan pemerintah saat ini cukup tepat dengan adanya sosialisasi ini, apa lagi pengangguran di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat saja, dan diperparah lagi dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni serta lapangan kerja yang terbatas, dimana pesaingan kerja semakin hari semakin ketat, kebutuhan hidup pun semakin meningkat.

Dari kegelisahan itulah pemerintah menginstruksikan melalui menteri pendidikan nasional untuk lebih mengoptimalakan SMK, sebab SMK dinilai tepat sebagai wadah kreatif pelajar yang ingin berwirausaha atau yang siap kerja, karena sesuai dengan jurusan keinginannya.

Tidak mudah memang bagi pemerintah untuk menyosialisasikan sekolah kejuruan ini, namun, dengan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, hasilnya cukup signifikan. Terbukti setelah instruksi tersebut diperintahkan. Disana menegaskan bahwa lulusan SMK masa depannya tidak akan buram, terlihat jelas dari para alumninya kebanyakan mereka mahir dalam bidang perbengkelan, penelitian, agrobisnis, komputer dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan adanya alumni dari SMK Tantowi Yahya  yang konon katanya lulusan SMK dan Bambang Sudibyo yang waktu itu masih menjabat sebagai mendiknas, hal ini yang membuktikan bahwa lulusan SMK bisa terserap di dunia kerja atau berwirausaha.

Dan survei membuktikan, lulusan SMK banyak terserap di berbagai perusahaan, baik yang bergerak di bidang teknik maupun retail serta tidak sedikit pula lulusan SMK yang mampu berwirausaha sendiri yang mampu menyerap tenaga kerja seperti membuka bengkel motor, servis komputer, salon, kerajinan keramik, membuat kue dan lain-lain.

Sebenarnya SMK sudah berdiri sejak lama. Namun perannya tidak terlihat dan pemerintahpun seolah melihat keberadaan sekolah ini dengan sebelah mata, maka jangan heran apabila minat pelajar untuk masuk SMK sangat minim. Itu dikarenakan pelajar lebih tertarik masuk SMA, anggapan mereka bahwa SMK adalah sekolah buangan dari anak-anak yang tidak diterima dari SMA. Apalagi pelajar SMK identik dengan tawuran. Semoga dengan hadirnya SMK yang berkualitas, cita-cita  Negara untuk mengentaskan kemiskinan terwujud dan semakin nyata, maka dari itu jangan takut masuk SMK.

1. Analisis

Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

Dalam hal ini, pada artikel dinyatakan dari kegelisahan itulah pemerintah menginstruksikan melalui menteri pendidikan nasional untuk lebih mengoptimalakan SMK, sebab SMK dinilai tepat sebagai wadah kreatif pelajar yang ingin berwirausaha atau yang siap kerja, karena sesuai dengan jurusan keinginannya. Kaitannya dengan masalah relevansi pendidikan, apakah pengeluaran SMK dapat di katakana telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang menjadi tujuan pendidikan nasional?

Dan survei membuktikan, lulusan SMK banyak terserap di berbagai perusahaan, baik yang bergerak di bidang teknik maupun retail serta tidak sedikit pula lulusan SMK yang mampu berwirausaha sendiri yang mampu menyerap tenaga kerja seperti membuka bengkel motor, servis komputer, salon, kerajinan keramik, membuat kue dan lain-lain.

Dari isi artikel tersebut, dapat dianalisis dengan kriteria relevansi seperti yang dinyatakan oleh Tirtarahardja (2005:237) yakni sebagai berikut.

Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.

Dari isi artikel tersebut, dapat dianalisis dengan kriteria relevansi seperti yang dinyatakan diatas, luaran yang diproduksi oleh SMK bisa di kata telah memenuhi semua sektor pembangunan, hal itu terlihat jelas dari para alumninya yang menghasilkan luaran siap pakai seperti kebanyakan mereka mahir dalam bidang perbengkelan, penelitian, agrobisnis, komputer dan sebagainya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.